OJK Selenggarakan FGD Terkait Investasi Infrastruktur

  • Posted 22 Juni 2018

Jakarta, 3 Mei 2018

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen, Direktur Pengelolaan Investasi OJK Sujanto, Pejabat dan Pegawai OJK, dan narasumber Nugroho Dwi Prasetyo dari PT Mandiri Manajemen Investasi, Soni Wibowo PT Bahana TCW Investment Management, dan melibatkanperwakilan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Asuransi, dan Dana Pensiun.

Daftar undangan yang hadir yaitu 12 Institusi Pemerintah dan Badan Hukum Publik, 39 BUMN dan BUMD DKI Jakarta, 50 Perusahaan Asuransi, dan 50 Perusahaan Dana Pensiun. 


Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen yang mengungkapkan tujuan FGD tersebut adalah meningkatkan awareness Perusahaan BUMN bahwa Pasar Modal menyediakan sumber pembiayaan lain diluar pembiayaan yang sudah dikenal luas seperti pinjaman bank ataupun penerbitan saham dan obligasi. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Investasi Infrastruktur,  memberikan pemahaman kepada investor institusi, khususnya perusahaan asuransi dan dana pensiun, untuk menjadikan DINFRA sebagai salah satu pilihan berinvestasi. 

DINFRA merupakan salah satu produk investasi yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor dan selanjutnya diinvestasikan kepada aset infrastruktur. Aset infrastruktur disini dapat berupa aset secara fisik maupun Efek Ekuitas dan Hutang yang diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur,” kata Hoesen.

Salah satu solusi yang diberikan OJK untuk memecahkan permasalah pendanaan pembangunan infrastruktur adalah menerbitkan Peraturan Nomor: 52/POJK.04/2017 yang mengatur tentang Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). 


Hoesen juga menjelaskan bahwa  DINFRA merupakan salah satu produk investasi yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor dan selanjutnya diinvestasikan kepada aset infrastruktur. Aset infrastruktur disini dapat berupa aset secara fisik maupun Efek Ekuitas dan Hutang yang diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur.

“Salah satu kisah sukses penggunaan Infrastructure Fund berada di Thailand, dimana produk ini telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 66 Miliar Baht (atau setara dengan Rp 29 Triliun per 30 April 2018) untuk mendanai pembangunan Kereta MRT di Bangkok,” Kata Hoesen.

Selain itu, dalam rangka peningkatan investor institusi, OJK menerbitkan Peraturan Nomor: 56/POJK.05/2017 yang mendorong Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Seperti Dana Pensiun, Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan) untuk berinvestasi kepada produk-produk pengelolaan investasi yang mendanai infrastruktur dan semoga  upaya-upaya yang telah dilakukan oleh OJK dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.


Berita Terkini

Tags